JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan bahwa keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup diukur dari tingginya realisasi belanja atau besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, APBN harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga kesehatan fiskal negara, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PKS melalui Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, saat membacakan pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (7/7/2026).
Menurut Anis, pengelolaan APBN harus semakin berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata pada capaian administratif penyerapan anggaran.
“APBN harus benar-benar berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang paling penting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Anis.
Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen pada tahun 2025 merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun demikian, pertumbuhan tersebut dinilai perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, memperkuat daya beli masyarakat, serta menghadirkan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.
Di sisi lain, Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap kinerja penerimaan negara. Hingga akhir tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.765 triliun atau 92,01 persen dari target yang telah ditetapkan. Dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan negara mengalami penurunan sekitar 3 persen, sementara tax ratio Indonesia berada pada angka 9,31 persen, masih di bawah target 10,45 persen.
Menurut Anis, kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan dalam memperkuat kapasitas fiskal negara sehingga diperlukan pembenahan yang lebih serius dalam sistem perpajakan dan tata kelola penerimaan negara.
“Pemerintah perlu memperkuat integritas, memperluas basis pajak, serta meningkatkan efektivitas sistem penerimaan negara agar ruang fiskal semakin sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan fiskal di tengah meningkatnya tekanan terhadap APBN. Realisasi defisit anggaran tahun 2025 tercatat mencapai Rp670,34 triliun atau 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,53 persen. Sementara itu, defisit keseimbangan primer mencapai Rp155,94 triliun, jauh melampaui target sebesar Rp63,33 triliun.
Menurut Anis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara belum sepenuhnya mampu membiayai belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang sehingga penguatan disiplin fiskal perlu terus menjadi perhatian pemerintah.
“Defisit keseimbangan primer yang semakin besar menunjukkan bahwa pendapatan negara belum mampu membiayai belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar kesinambungan fiskal tetap terjaga,” katanya.
Selain itu, Fraksi PKS mengingatkan bahwa efektivitas belanja negara harus menjadi prioritas utama. Dengan realisasi belanja negara yang mencapai Rp3.435 triliun, setiap program pemerintah diharapkan mampu memberikan dampak yang terukur terhadap penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PKS mengapresiasi realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai 131,10 persen sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, perhatian juga diberikan terhadap realisasi anggaran pendidikan yang baru mencapai Rp656 triliun atau sekitar 19,11 persen dari total belanja negara, yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan amanat konstitusi.
“Konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Amanat tersebut harus dipenuhi secara konsisten sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ungkap Anis.
Fraksi PKS turut menyoroti menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah didorong memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan publik di daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat mitigasi terhadap berbagai risiko fiskal agar keberlanjutan APBN tetap terjaga di masa mendatang.
Menutup pandangan fraksinya, Anis Byarwati menegaskan bahwa berbagai catatan yang disampaikan Fraksi PKS merupakan bagian dari komitmen untuk mendorong pengelolaan APBN yang lebih sehat, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami berharap seluruh catatan ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN, sehingga setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Sumber: Website Fraksi PKS DPR RI, Juli 2026
Leave a Reply